Ada dua jenis angka proyek: angka yang hanya dipajang, dan angka yang benar-benar “memandu kerja”. Belajar dari praktik global, dalam situs berita ENR yang membahas bagaimana analitik data mendorong performa konstruksi—lihat ulasannya di sini—kita melihat pola yang konsisten: proyek yang tepat waktu bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil pengendalian yang disiplin, berbasis data, dan dijalankan sampai
Pusat data bukan lagi sekadar “ruang server besar”. Ia sudah menjadi infrastruktur strategis—setara jalan tol digital—yang menentukan kecepatan layanan publik, ketahanan bisnis, sampai kedaulatan data. Arah kebijakan dan arus modalnya pun semakin terang. Misalnya, dalam situs berita Reuters yang membahas fokus Indonesia Investment Authority (INA) pada data center, AI di layanan kesehatan, serta energi terbarukan,
Sorotan pameran konstruksi dan teknologi material yang makin berorientasi keberlanjutan memberi sinyal kuat bahwa digitalisasi proyek akan bergerak dari “nice to have” menjadi “license to operate”. Itu terlihat dari rangkaian agenda dan fokus transformasi konstruksi berkelanjutan yang diberitakan dalam situs berita acara Concrete Show South East Asia melalui rilis Construction Indonesia 2025. Ketika pemilik proyek
Rantai pasok konstruksi sedang bergerak ke arah “low‑embodied carbon” dengan tekanan yang nyata dari pemilik aset, lender, hingga audit ESG. Contoh yang relevan datang dari riset terapan nasional: kolaborasi pengembangan material green concrete oleh lembaga riset dan produsen semen yang diberitakan dalam laman berita BRIN melalui artikel BRIN dan SIG mengembangkan green concrete ramah lingkungan.
Kabar bahwa pusat data pemerintah berskala nasional menargetkan kesiapan operasional pada 2025 memicu pertanyaan baru di kalangan manufaktur, utilitas, dan logistik: apa yang harus disiapkan agar aliran data industri tetap aman, tertelusur, dan bernilai bisnis. Sejumlah rujukan publik menjelaskan perkembangan tersebut dalam situs berita Tech in Asia lewat laporan tentang kesiapan National Data Center Indonesia
Laporan terbaru mengenai inisiatif pembiayaan infrastruktur hijau di Indonesia—termasuk rencana proyek waste‑to‑power oleh dana kedaulatan, seperti diberitakan oleh media internasional (lihat laporan Reuters)—menunjukkan momentum baru untuk mendaur ulang material konstruksi menuju nilai ekonomi yang terukur. Ketika biaya landfill meningkat, regulasi semakin ketat, dan investor menuntut dampak ESG yang nyata, model bisnis sirkular makin relevan bagi
Proyek-proyek rekayasa industri menuntut efisiensi waktu, kualitas tinggi, serta keandalan sistem. Dalam konteks EPC pabrik industri, pendekatan modularisasi menjadi strategi efektif untuk memangkas waktu konstruksi dan meminimalkan durasi shutdown pada pabrik proses. Seperti dijelaskan dalam situs berita Data Center Knowledge, downtime atau gangguan operasi dapat menimbulkan kerugian besar bagi keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, konsep
Pengerjaan tahap lanjutan di Pelabuhan Patimban kembali menjadi sorotan setelah dimulainya proyek pengerukan kanal baru oleh DEME Group sebagaimana dilaporkan dalam situs berita Dredging Today. Proyek ini menandai langkah penting dalam meningkatkan aksesibilitas bagi kapal-kapal besar dan memperluas kapasitas logistik pelabuhan yang telah menjadi tulang punggung industri ekspor-impor Indonesia. Sebagai bagian dari strategi pengembangan nasional,
Laporan tahunan terbaru dari Uptime Institute mengungkap bahwa risiko outage pusat data global pada tahun 2025 meningkat seiring kompleksitas sistem dan ketergantungan digital yang kian masif. Peningkatan beban operasional, adopsi AI, dan tekanan efisiensi energi menjadi faktor utama yang memperbesar potensi gangguan layanan. Dengan kondisi ini, organisasi harus memperhatikan persyaratan redundansi pusat data agar mampu
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) resmi beroperasi dan menjadi tonggak penting dalam transformasi transportasi nasional. Dalam situs berita PwC Indonesia, dijelaskan bahwa kehadiran layanan feeder train mempercepat konektivitas antarkota, sehingga penumpang dapat tiba di Bandung kurang dari satu jam. Hal ini menjadi pendorong kuat bagi akselerasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan penyangga di sepanjang jalur KCJB.
